Rasio Penjamah Pangan dan Beban Layanan
Tercatat 5.053 penjamah pangan terlatih melayani target 646.226 penerima manfaat. Secara kasar, rasio ini sekitar 1 penjamah : 128 penerima. Dalam praktik layanan pangan massal, rasio ini cukup ketat, apalagi jika distribusi spasial SPPG tidak merata.
Ini mengindikasikan bahwa tantangan MBG bukan hanya jumlah SDM, tetapi distribusi, jam kerja, dan efisiensi logistik, aspek yang sering luput dari diskursus publik.
Apakah Target 2026 Terlalu Optimistis?
Pemerintah daerah menargetkan 2026 sebagai titik optimal: seluruh SPPG terakreditasi, seluruh sekolah terlayani, dan semua kelompok sasaran tercakup. Secara normatif, target ini ideal. Namun secara empiris, ada tiga asumsi lemah:
- Kecepatan sertifikasi SLHS diasumsikan linear, padahal pengalaman menunjukkan proses ini sering tersendat non-teknis.
- Ekspansi cakupan diasumsikan tidak menurunkan kualitas, padahal skala besar justru meningkatkan risiko kegagalan layanan.
- Koordinasi lintas OPD dianggap mulus, sementara data pendidikan dan kesehatan masih menunjukkan fragmentasi implementasi.
Tanpa roadmap berbasis indikator kuantitatif tahunan, target 2026 berpotensi menjadi aspirasi politik, bukan proyeksi kebijakan berbasis data.
MBG Butuh Pendekatan Berbasis Kapasitas, Bukan Sekadar Ekspansi
Kasus Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa keberhasilan program gizi tidak ditentukan oleh besarnya sasaran, tetapi oleh kesiapan sistem layanan. Fokus kebijakan seharusnya bergeser dari “berapa banyak penerima” ke “seberapa siap infrastruktur gizi”.
Tanpa percepatan sertifikasi SLHS, penguatan manajemen SPPG, dan integrasi data pendidikan–kesehatan, MBG berisiko menjadi program besar dengan dampak marginal.
