Rencana pembangunan fasilitas desalinasi di pesisir Kabupaten Cirebon kembali membuka perdebatan klasik: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan publik, kepentingan investor, dan realitas ekonomi. PT Mahardika datang dengan tawaran yang tampak menggiurkan—pasokan air mencapai jutaan meter kubik per hari, pendanaan syariah internasional, dan skema BOT yang relatif aman bagi APBD. Namun, justru karena tawarannya terlalu besar dan terlalu menarik, kita perlu mengawasinya dengan lebih kritis.
Janji Besar yang Terlalu Mudah Dikagumi
Dalam konteks pembangunan daerah, setiap tawaran investasi air bersih memang menggoda. Cirebon membutuhkan stabilitas pasokan, terutama di pesisir dan kawasan industri. Namun satu hal yang sulit diabaikan: kapasitas pasokan yang ditawarkan investor tampak jauh melampaui kebutuhan daerah.
Ketika kebutuhan harian masyarakat hanya sekitar 100 ribu m³, tawaran hingga 4,7 juta m³/hari patut dipertanyakan. Apakah ini perhitungan realistis, atau sekadar “angka marketing” untuk menarik perhatian pemerintah?
Jika sebuah proyek dimulai dari klaim yang susah diverifikasi, kehati-hatian menjadi kewajiban.
Air Bersih Tidak Boleh Jadi Komoditas Mahal
Pernyataan Bupati bahwa tarif tidak boleh lebih tinggi dari tarif yang berlaku sekarang adalah sinyal penting. Teknologi desalinasi, secara umum, adalah teknologi mahal—baik dari sisi energi maupun operasional. Negara-negara Timur Tengah mampu menjalankannya karena subsidi energi dan skala besar yang sangat efisien.
Pertanyaannya:
Bisakah Cirebon mendapatkan air murah dari teknologi mahal?
Jika tidak, siapa yang akan menanggung selisih biaya? Warga? PDAM? APBD?
Tanpa skema tarif yang transparan, proyek ini justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru terhadap swasta dalam pelayanan dasar.
Risiko Industri Mendominasi
Investor menawarkan pasokan tambahan untuk sektor industri. Secara teori, ini positif: kawasan industri akan lebih stabil, investasi turunan bisa meningkat, dan multiplier effect-nya besar.
Namun ada sisi yang jarang dibicarakan:
ketika industri menjadi konsumen yang lebih menguntungkan, siapa yang akan mendapat prioritas saat pasokan terbatas—masyarakat atau pabrik?
Negara-negara lain menunjukkan pola yang sama: proyek air sering bergeser dari orientasi publik ke orientasi industri karena margin yang lebih tinggi. Pemerintah daerah perlu memastikan skema alokasinya tidak berubah tanpa pengawasan.
Regulasi Laut: Sebuah “Titik Rawan” yang Tidak Bisa Dianggap Remeh
Perizinan wilayah laut berada pada kewenangan provinsi—dan inilah sumber potensi bottleneck. Banyak proyek air laut di Indonesia kandas bukan karena teknologi, melainkan karena rumitnya birokrasi kewilayahan dan peraturan lingkungan.
Jika regulasi dasar saja belum dipastikan, wajar bila publik mempertanyakan:
Apakah proyek ini benar-benar feasible, atau sekadar rencana yang dipublikasikan terlalu dini?
Pemerintah Harus Menjadi Penjaga, Bukan Penonton
Model BOT memang mengurangi beban fiskal. Namun itu tidak berarti pemerintah bisa melepas tangan. Proyek sebesar ini mempengaruhi struktur ekonomi daerah selama puluhan tahun ke depan.
Ada tiga hal yang perlu dijaga ketat:
- Kepentingan publik harus berada di posisi tertinggi, bukan sekadar add-on dalam proposal investor.
- Tarif air harus diaudit berkala, termasuk mekanisme biaya operasional dan depresiasi aset.
- Realisme kapasitas dan dampak lingkungan harus diawasi, terutama potensi kerusakan ekosistem akibat pembuangan brine.
Jika pemerintah tidak memimpin pengawasan, investor akan menentukan arah proyek sesuai kepentingannya sendiri—meskipun mereka menyebut konsepnya “non-profit-oriented”.
Kesimpulan: Harapan Besar, Risiko Besar
Desalinasi bisa menjadi lompatan besar bagi Kabupaten Cirebon. Ini inovasi yang berani, dan jika berhasil, akan menjadi preseden nasional. Namun keberanian harus diimbangi ketelitian. Proyek ini terlalu penting untuk dibiarkan berjalan tanpa pengawalan publik.
Optimisme boleh, tetapi dengan syarat:
transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada warga harus selalu di depan.
