Tantangan Investasi Desalinasi Cirebon
Rencana investasi desalinasi air laut di Cirebon oleh PT Mahardika, yang didukung pendanaan syariah dari konsorsium Timur Tengah dan Korea Selatan, sebenarnya menawarkan peluang besar: ketersediaan air baku yang stabil untuk rumah tangga dan industri. Namun, prosesnya tersendat oleh dua isu utama: skema bisnis BOT dan ketersediaan lahan.
Skema BOT yang Tidak Proporsional
Dalam konsep Build Operate Transfer, investor meminta pemerintah daerah menyediakan lahan sebagai kontribusi—namun angka yang muncul justru mengejutkan: 15.000 hektare. Untuk ukuran Pemkab Cirebon, menyediakan lahan seluas itu hampir mustahil, baik dari sisi ketersediaan aset maupun batasan fiskal.
Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, permintaan ini langsung menimbulkan red flag. BOT lazimnya diterapkan pada proyek yang berdampak publik tinggi, tetapi dengan porsi kewajiban yang realistis. Di sini, investor justru menempatkan Pemkab sebagai penyedia aset terbesar, padahal nilai komersial proyek jelas besar.
Bila investor benar-benar memiliki basis pendanaan kuat, mengapa tidak mengambil skema investasi murni tanpa BOT? Bila mereka tetap bersikeras pada BOT, justru muncul asumsi bahwa risiko finansial ingin mereka alihkan ke pemerintah daerah.
Kapasitas Produksi Terlalu Besar untuk Kebutuhan Nyata
Investor menawarkan kapasitas suplai 4,7 juta m³ per hari untuk konsumsi dan 477 juta m³ untuk kebutuhan industri. Bandingkan dengan kebutuhan riil Cirebon yang hanya 100.000 m³ per hari.
Ketimpangan angka ini terlalu besar untuk diterima tanpa kajian sensitivitas dan demand projection yang ketat. Jika kapasitas raksasa itu tak terserap pasar, risiko keuangan proyek melonjak dan justru berpotensi menjadi beban jangka panjang.
Pertanyaan kritis: Apakah proyek ini dirancang untuk Cirebon, atau Cirebon hanya dijadikan pintu masuk untuk suplai industri lintas wilayah? Jika benar, implikasi distribusi, tarif, dan otoritas regulasi akan jauh lebih kompleks.
Kewenangan Laut Ada di Provinsi
Karena fasilitas harus dibangun di kawasan pesisir, Pemkab tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Setiap langkah harus melalui sinkronisasi dengan Pemprov Jawa Barat, yang memegang kendali atas ruang laut.
Ini bukan hambatan teknis belaka—ini isu tata kelola. Proyek sebesar ini membutuhkan kepastian regulasi lintas pemerintahan. Tanpa kepastian ruang laut, investor tak bisa memulai desain engineering.
Risiko Tata Ruang, Lingkungan, dan Distribusi
Dua lokasi yang dibidik—Losari dan Suranenggala—masing-masing membawa implikasi berbeda bagi akses pelabuhan, potensi abrasi, jalur pipa distribusi, hingga struktur tarif air.
Desalinasi bukan hanya soal memproduksi air. Tantangan sebenarnya adalah mengalirkannya ke rumah tangga dan industri secara efisien dan terjangkau. Tanpa infrastruktur distribusi yang matang, proyek berisiko jadi “pabrik air” yang tak bisa menyalurkan outputnya.
Potensi Besar, Tetapi Harus Kritis Sejak Awal
Krisis air saat kemarau panjang membuat desalinasi patut kita pertimbangkan sebagai solusi strategis jangka panjang. Namun pemerintah daerah benar mengambil posisi hati-hati.
Terlalu banyak kasus di dunia di mana proyek desalinasi gagal karena:
- biaya operasi terlalu tinggi,
- tarif air tak terjangkau,
- distribusi tidak efisien,
- atau proyeksi permintaan tidak akurat.
Dalam kasus Cirebon, kewaspadaan ini bukan sikap menunda, tetapi upaya memastikan bahwa proyek bernilai miliaran itu benar-benar memberi manfaat publik, bukan hanya keuntungan investor.[]
